Kota Palu, ibukota Sulawesi Tengah, adalah sebuah kota yang diberkahi keindahan alam luar biasa. Terletak di ujung Teluk Palu yang memesona dan diapit oleh perbukitan hijau, Palu memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi dan jasa di koridor Sulawesi. Namun, di balik keindahan ini, Palu hidup di atas salah satu realitas geologis paling aktif di Indonesia: Patahan Palu-Koro.
Peristiwa bencana dahsyat pada tahun 2018 (gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi) menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Bencana tersebut bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebuah pelajaran lingkungan yang sangat mahal. Kita disadarkan bahwa model pembangunan di Palu tidak bisa lagi “business as usual”. Pengelolaan lingkungan hidup di Palu kini memiliki makna yang jauh lebih dalam: ia adalah fondasi utama untuk mitigasi bencana dan membangun kota yang tangguh di masa depan.
Pelajaran dari Likuifaksi dan Tsunami
Dua fenomena paling destruktif di Palu, likuifaksi di Balaroa dan Petobo, serta tsunami di sepanjang Teluk Palu, adalah murni fenomena alam yang terkait erat dengan kondisi lingkungan. Likuifaksi terjadi karena karakteristik tanah pasir jenuh air yang kehilangan kekuatannya saat diguncang gempa. Sementara tsunami diperparah oleh kondisi pesisir yang terbuka tanpa pelindung alami yang memadai.
Kejadian ini memaksa kita untuk memetakan ulang kota. Pertanyaan mendasarnya adalah: Di mana kita boleh membangun, dan di mana kita harus “mengembalikan” lahan tersebut kepada alam? Di sinilah pengelolaan lingkungan, khususnya dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana, menjadi panglima tertinggi.
Tata Ruang sebagai Instrumen Lingkungan Utama
Tantangan lingkungan terbesar di Palu bukanlah sekadar sampah atau polusi udara, melainkan penataan ruang. Pasca-bencana, penetapan “zona merah” (area terlarang untuk hunian permanen) di bekas area likuifaksi dan sapuan tsunami adalah keputusan lingkungan yang paling krusial.
Area-area ini, seperti Petobo dan Balaroa, tidak boleh lagi menjadi permukiman padat. Solusi lingkungan terbaik untuk lahan ini adalah mengubahnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menjadikan bekas zona bencana sebagai taman kota, hutan kota, atau “Taman Kenangan” (Memorial Park) memiliki fungsi ganda:
- Fungsi Ekologis: Sebagai RTH, area ini menjadi paru-paru kota, daerah resapan air, dan “ruang kosong” yang aman untuk evakuasi atau menampung material jika bencana serupa terjadi.
- Fungsi Mitigasi: Dengan tidak adanya bangunan permanen, risiko jatuhnya korban jiwa dan kerugian material di masa depan dapat ditekan hingga titik nol di area tersebut.
Pentingnya Sabuk Hijau Pesisir dan Konservasi Hulu
Selain tata ruang di darat, Palu memiliki dua “benteng” lain yang harus dijaga: pesisir (hilir) dan perbukitan (hulu).
Di pesisir Teluk Palu, konsep “Sabuk Hijau” (Green Belt) menjadi vital. Tsunami 2018 mengajarkan bahwa permukiman yang terlalu dekat dengan bibir pantai sangat rentan. Rehabilitasi hutan mangrove di titik-titik yang memungkinkan, serta penanaman vegetasi pantai seperti cemara laut dan ketapang, adalah “bioshield” atau perisai alami. Vegetasi ini terbukti secara ilmiah mampu meredam energi gelombang tsunami dan mengurangi dampaknya ke daratan.
Di hulu, perbukitan yang mengelilingi Palu (seperti Gawalise) adalah daerah tangkapan air (catchment area). Deforestasi atau alih fungsi lahan di perbukitan ini untuk permukiman akan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, yang bisa terjadi kapan saja, bahkan tanpa dipicu oleh gempa.
Peran Dinas Lingkungan Hidup Palu dalam Mengawal Pembangunan
Dalam konteks pembangunan kota yang berketahanan bencana, peran Dinas Lingkungan Hidup Palu menjadi sangat sentral dan strategis. Tugasnya jauh melampaui sekadar mengurus kebersihan kota atau taman.
DLH menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi RTRW berbasis mitigasi. Setiap rencana pembangunan baru, baik oleh pemerintah maupun swasta, harus melalui proses perizinan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) yang ketat. Kajian lingkungan ini harus secara eksplisit memasukkan analisis risiko bencana (gempa, tsunami, likuifaksi) sebagai pertimbangan utama. DLH memiliki wewenang untuk menolak atau memberikan rekomendasi teknis demi memastikan bangunan berdiri di zona yang aman dan tidak merusak fungsi lindung.
Selain itu, DLH juga bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH, termasuk RTH baru di zona merah, serta mengawal program-program pemulihan ekosistem pesisir dan hulu. Tentu saja, tugas fundamental seperti pengelolaan sampah perkotaan tetap menjadi prioritas, karena sampah yang menyumbat sungai dapat memperparah bencana banjir.
Palu tidak bisa lari dari takdir geologisnya. Patahan Palu-Koro adalah bagian dari identitas kota ini. Namun, kita bisa memilih untuk hidup harmonis dengannya. Masa depan Palu terletak pada kemampuan kita untuk “membangun kembali dengan lebih baik” (build back better), di mana prinsip-prinsip lingkungan dan mitigasi bencana menjadi fondasi dari setiap sekop pembangunan.
Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, melalui arahan teknis dan pengawasan, dengan masyarakat yang disiplin mematuhi tata ruang dan proaktif menjaga lingkungannya, dari bukit hingga ke teluk.
Seorang penulis ulung yang menorehkan kata-kata. Terlibat dalam organisasi pemuda dan mengolah informasi publik. Pecinta jus Sunkist dan sukarelawan berbagi kebahagiaan. Mengembara di dunia keadilan. Pengalaman merakap data di instansi pemerintah melengkapi perjalanan.
