Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan? Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti, baik itu tanah atau bangunan. PBB merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Wajib pajak PBB terdiri dari pemilik tanah, bangunan, dan/atau rumah susun. Wajib pajak PBB juga termasuk pemilik hak atas tanah yang diperoleh melalui hak waris, hibah, atau keputusan pengadilan.
Bagaimana Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan?
Pajak Bumi dan Bangunan dihitung berdasarkan NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak. NJOP adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk properti tertentu berdasarkan kriteria tertentu seperti lokasi, luas tanah, dan luas bangunan. Untuk menghitung PBB, NJOP dikalikan dengan tarif PBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Tarif PBB biasanya berkisar antara 0,1%-0,5% dari NJOP.
Apa Sanksi bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
Wajib pajak yang tidak membayar PBB akan dikenakan sanksi berupa denda, bunga, dan/atau penagihan paksa. Besar denda dan bunga yang dikenakan biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Jika wajib pajak tetap tidak membayar PBB setelah dikenakan sanksi, maka propertinya dapat disita dan dilelang untuk membayar hutang pajaknya.
Bagaimana Cara Mengajukan Banding atas NJOP?
Wajib pajak yang merasa NJOP yang ditetapkan terlalu tinggi dapat mengajukan banding ke Badan Keberatan dan Peninjauan Pajak (BKPP). Pengajuan banding harus dilakukan dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Setelah menerima permohonan banding, BKPP akan melakukan peninjauan terhadap NJOP dan memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
FAQ yang sering diajukan
FAQ 1: Apakah PBB harus dibayar setiap tahun?
Ya, PBB harus dibayar setiap tahun oleh wajib pajak. Besar PBB yang harus dibayar dapat berbeda setiap tahun berdasarkan perubahan NJOP dan tarif PBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
FAQ 2: Apakah PBB hanya dikenakan pada properti milik pribadi?
Tidak, PBB juga dikenakan pada properti milik perusahaan atau badan usaha lainnya. PBB juga dikenakan pada properti yang dimiliki oleh pemerintah.
FAQ 3: Apakah PBB bisa dikurangi dengan adanya renovasi atau perbaikan pada bangunan?
Renovasi atau perbaikan pada bangunan dapat mempengaruhi besarnya NJOP dan akhirnya mempengaruhi besarnya PBB yang harus dibayar. Jika renovasi atau perbaikan dilakukan dengan memperbesar luas bangunan, maka NJOP akan naik dan PBB yang harus dibayar akan lebih besar. Namun, jika renovasi atau perbaikan dilakukan dengan memperbaiki kondisi bangunan yang sudah rusak, maka NJOP bisa saja turun dan PBB yang harus dibayar menjadi lebih kecil.
FAQ 4: Apakah PBB bisa dibayar secara angsuran?
Beberapa pemerintah daerah setempat memberikan kemudahan untuk pembayaran PBB secara angsuran dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Wajib pajak yang ingin membayar PBB secara angsuran biasanya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan membayar sejumlah uang muka.
FAQ 5: Apakah ada keringanan PBB untuk warga yang berpenghasilan rendah?
Beberapa pemerintah daerah setempat memberikan keringanan PBB bagi warga yang berpenghasilan rendah atau memiliki kondisi khusus lainnya seperti pensiunan, janda, dan lain sebagainya. Keringanan PBB ini bisa berupa pengurangan tarif PBB atau penghapusan sementara kewajiban membayar PBB. Wajib pajak yang ingin mendapatkan keringanan PBB biasanya harus mengajukan permohonan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Kesimpulan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti, baik itu tanah atau bangunan. PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Wajib pajak PBB terdiri dari pemilik tanah, bangunan, dan/atau rumah susun. Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB meliputi denda, bunga, dan/atau penagihan paksa. Wajib pajak yang merasa NJOP yang ditetapkan terlalu tinggi dapat mengajukan banding ke Badan Keberatan dan Peninjauan Pajak (BKPP). Renovasi atau perbaikan pada bangunan dapat mempengaruhi besarnya NJOP dan akhirnya mempengaruhi besarnya PBB yang harus dibayar. Beberapa pemerintah daerah setempat memberikan kemudahan pembayaran PBB secara angsuran dan keringanan PBB bagi warga yang berpenghasilan rendah atau memiliki kondisi khusus lainnya. Dengan memahami seluk beluk PBB, wajib pajak dapat memperkirakan besarnya PBB yang harus dibayar dan menghindari sanksi bagi yang tidak membayar.